Poldakaltim.com, BALIKPAPAN– Mengupas kesiapan dua daerah di Provinsi Kalimantan Timur yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota Baru Indonesia, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si., menghadiri  Sarasehan Udara  yang digelar oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI di hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (4/12/2019).
Hadir sebagai narasumber utama, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan kesiapan Kaltim sebagai Ibukota Negara saat ini belum siap, namun untuk infrastruktur penunjang sudah siap.
“Kalau Ibukota langsung pindah ke Kaltim pasti belum siap karena infrastrukturnya belum memadai, tapi kalau bertahap kami siap, karena infrastruktur penunjang kami sudah ada seperti halnya bandara yang sudah ada di Balikpapan dan Samarinda dan SDM kami insyallah siap semua menghadapi perpindahan ini” kata Isran.
Sementara itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku pernah tidak dilibatkan dalam pembahasan Ibukota Negara, padahal Balikpapan merupakan Kota pertama yang ditawarkan menjadi lokasi Ibukota.
“Kami pernah tidak dilibatkan dalam pembahasan ibukota ini, kami meminta ke Pusat Balikpapan terlebih dulu dimajukan kotanya, karena Balikpapan ini sebagai kota penyangga nantinya dan masyarakat dari luar sudah mulai terasa masukknya,” ungkap Rizal.
Untuk dari sisi pengaman, Wakapolda Brigjen Pol Edi Sumitro mengungkapkan akan ada pembentukan satgas preventif untuk menangani permasalahan spekulan tanah. Bahkan, Â Polri juga akan memindahkan 25 Satuan Kerja (Satker) ke Ibukota Negara baru nantinya.
“Kita akan buat Satgas Preventif untuk menangani masalah spekulan harga tanah yang sudah luar biasa disini dan kami juga akan memindahkan 25 Satker di IKN baru, tapi lokasinya belum ditentukan karena masih dalam tahap pembahasan,” tutur Edi.
Sedangkan dari sisi TNI, Irdam VI Mulawarman Kolonel I Nyoman menyebutkan akan ada penambahan 2.000 hinggal 3.000 prajurit di tahun 2020.
“Untuk tahun 2020 kami meminta penambahan personil, seiring dengan pembangunan kita harus menambah dan saya tetap prioritaskan orang daerah yang akan prajurit Kodam VI Mulawarman. Saya kemungkinan menambah sekitar 2.000 hingga 3.000 personil lah secara bertahap,†kata Subiyanto.
Untuk lokasi persis dimana akan di bangun Mabes TNI, Â pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah melalui Kementrian PPN/Bappenas. Tetapi, dirinya menjelaskan luas lahan Mabes TNI di lokasi Ibukota Negara baru seluas 10 hingga 20 hektar yang tidak jauh berbeda dengan luas lahan Mabes TNI yang ada di Jakarta.
Selain terkait infrastruktur dan keamanan, Direktur Utama LPP RRI M Rohanudin menegaskan, RRI juga akan hadir di Ibukota Negara baru. Karena semenjak tahun 1945 RRI sudah berdiri menjadi corong masyarakat.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, RRI juga akan hadir di lokasi ibukota negara, karena berdasarkan aturan yang berlaku RRI harus ada dimana ibukota negara itu ada,” pungkasnya.
HUMAS POLDA KALTIM
