kaltim.tribratanews.com, Berau – Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang, Jalan Apt. Pranoto, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau menjadi saksi forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada Senin, 20 November 2023, pukul 08.30 hingga 13.00 WITA. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau periode 2025-2045.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd, Ketua DPRD Kabupaten Berau Madri Pani, SE, Dandim 0902/BRU Letkol Inf Dony Fatra, S.E, dan Kapolres Berau yang diwakili oleh Kabag Ren Polres Berau AKP Herman, S.Pd.i. Selain itu, hadir juga Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Drs. Alimuddin, M.SI dan sejumlah perwakilan instansi terkait.
Forum konsultasi publik dibuka dengan sambutan dari Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahap merencanakan dokumen untuk menyempurnakan rancangan awal RPJPD. Sebagai salah satu tahap dalam penyusunan RPJPD, forum ini menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan dan saran terkait pembangunan daerah.
Rapat ini juga membahas hasil dari orientasi RPJPD pada tanggal 2 Agustus dan pembahasan RPJPD dengan provinsi pada tanggal 17 November. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan pembangunan sebelum melaksanakan rancangan akhir. Tim UGM menjadi narasumber dengan membahas analisis permasalahan perkembangan daerah yang menjadi dasar pembangunan ke depan.
Sambutan Bupati Berau menegaskan bahwa penyusunan RPJPD ini menjadi panduan dan landasan bagi penyelenggaraan rencana daerah dua tahun ke depan. Meski rancangan awal ini masih memiliki kekurangan, Bupati berharap mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar visi misi RPJPD Kabupaten Berau 2025-2045 dapat lebih baik.
Paparan dari Direktur Regional 2 Bappenas juga menyoroti pentingnya RPJPD dalam meningkatkan ekonomi daerah. Dalam forum ini, pihak Bappenas memberikan penekanan terhadap sektor pariwisata dan pertanian sebagai potensi utama yang harus didukung.
Forum konsultasi publik diakhiri dengan diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat. Hasil diskusi mencakup peningkatan daya saing ekonomi berbasis industri dan pariwisata, peningkatan SDM, pemerataan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintah, dan pengelolaan lingkungan hidup hijau.
Humas Polda Kaltim
